Dunia Edukasi

 Pengertian Seni Tari

Beberapa Lagu Daerah Nusantara

JALI-JALI

Lagu Daerah Nusantara Provinsi DKI Jakarta 

ANGIN MAMIRI

Lagu Daerah Nusantara Provinsi Makassar / Ujung Pandang / Sulawesi

Cing Cangkeling

Lagu Daerah Nusantara Sunda Provinsi Jawa Barat

SIPATOKAAN

Lagu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA)

A.    Latar Belakang Lahirnya Mahkamah Agung (MA)

1. Peradilan Umum;
2. Pemdilan Agama; 
3. Peradilan Militer;  
4. Peadilan Tata Usaha Negara.

B.     Kedudukan Mahkamah Agung (MA)

C.    Fungsi Mahkamah Agung (MA)

• Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
• Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/ menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

• Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan dengan adil. Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
• Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang undang Mahkamah Agung Nomor14 Tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

• Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

• Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
• Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undangundang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

•  Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
• Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

(Tap MPR RI No. III/MPR/1978 dan UU No. 5 tahun 2004)

D.    Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung (MA)

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi;
2. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili; 
3. Memeriksa dan memutus  permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan.
4. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan tingkat terakhir di lingkungan peradilan yang berada dibawah MA
5. Menguji peraturan perundang-undangan
6. Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah UU 
7. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan 
8. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.

(UU No. 14 tahun 1985 pasal 28, 32 ; UU No. 4 tahun 2004 pasal 11; dan   UU No. 5 tahun 2004 pasal 31)

E.  Keanggotaan Mahkamah Agung (MA)

2. Syarat-syarat Keanggotaan

• Warga negara Indonesia
• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
• Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; 
• Berusia sekurang-kurangnya 50  tahun 
• Sehat jasmani dan rohani; 
• Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi hakim serta 3 tahun menjadi hakim tinggi.

(UU No. 5 Tahun 2004 pasal 7)

3.  Pemberhentian Anggota MA

• Meninggal dunia
•  Telah berumur 65 tahun
• Permintaan sendiri 
• Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau 
• Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(UU No. 5 Tahun 2004 pasal 11)

• Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
•  Melakukan perbuatan tercela 
• Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; 
• Melanggar sumpah atau janji jabatan

(UU No. 14 Tahun 1985 pasal 12)

F. Pimpinan Mahkamah Agung (MA)

1. Hak Pimpinan MA

2.  Wewenang Pimpinan MA

3. Pemilihan Pimpinan MA

4.Pemberhentian Pimpinan MA

• meninggal dunia
• Telah berumur 65 tahun
• permintaan sendiri
• Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau 
• ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(UU No. 5 Tahun 2004 pasal 11)

Pimpinan MA dapat pula diberhentikan secara tidak hormat apabila:

• dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
•  melakukan perbuatan tercela
• terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya
• melanggar sumpah atau janji jabatan

(UU No. 14 Tahun 1985 pasal 12)

5.Masa Jabatan Pimpinan MA

Pimpinan MA memegang jabatannya selama 5 tahun

(UU No. 5 tahun 2004 pasal 5)

G.  Persidangan dan Keputusan Mahkamah Agung (MA)

• MA  memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 orang Hakim
• Putusan MA diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
• Dalam mengambil putusan, MA tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain.
• Salinan putusan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama 
• Putusan MA oleh Pengadilan Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

(UU No. 14 Tahun 1985 pasal 40, 52,dan 53)

H.  Dasar Hukum Mahkamah Agung (MA)

1. UUD 1945 Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B.
2.  UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
5. UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi